1. DAKWAAN :

KESATU

----------Bahwa Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI selaku Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/II/210/2016 tanggal 13 Januari  2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SHOLIHUDDIN, AMTE Bin M. THOHARUDDIN selaku Koordinator Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPF-PFK) Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Nomor : KP.03.04/XLVIII.1/22/2/2019 Tanggal 19 Juni 2019 Tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai di Lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI, antara tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 15 April 2023 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Percetakan Negara No. 23 A Johar Baru Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat 10570 dan Jl. Sepatu Roda Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumataera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 serta Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp397.192.643,00,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Biaya Jasa Layanan Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPF-PFK) Palembang Tahun 2020 dan 2021 Nomor : PE.03.04/SR-468/PW07/5/2025 tanggal 03 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Sumatera Selatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada tanggal 9 April 2012, Sdr. dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan (atas nama Menteri Kesehatan) menerbitkan Keputusan Nomor : KP.04.04.3.I.006234 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam keputusan tersebut, saksi dr. Bayu Aji Kelana diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
• Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016, Sdr. Untung Suseno Sutarjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (atas nama Menteri Kesehatan) menerbitkan Keputusan Nomor : HK.02.02/II/210/2016 tentang Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada keputusan tersebut, Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI diangkat menjadi Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.
• Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT (K), M.Epid., MH.Kes., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/I.4/236/2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/210/2016 telah diangkat menjadi Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dan telah dilantik pada tanggal 14 Januari 2016.
• Bahwa kemudian pada Tanggal 19 Juni 2019, Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI selaku Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : KP.03.04/XLVIII.1/22/2/2019 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai di Lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta. Pada keputusan tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SHOLIHUDDIN, AMTE., Bin M. THOHARUDDIN ditetapkan sebagai Koordinator Unit Pelaksana Fungsional PFK Palembang.

• Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Sdr. Oscar Primadi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (atas nama Menteri Kesehatan) menerbitkan Keputusan Nomor : KP.03.03/IV/1598/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada keputusan tersebut, saksi DESSY YULIANTI, ST., diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
• Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI selaku Kepala BPFK Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.03.01/XLVIII.1/1524/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2020.
• Bahwa pada Tanggal 14 Setember 2020, Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI selaku Kepala BPFK Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor KU.03.01/XLVIII.1/2881/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI selaku Kepala BPFK Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.03.01/XLVIII.1/0001/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

SK tersebut berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021.

• Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Sdr. Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), MARS., menerbitkan Surat Perintah Nomor : KP.03.04/I/2206/2021 yang memerintahkan saksi dr. Niken Wastu Palupi, MKM., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
• Bahwa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara struktur berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan wilayah kerja yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bandar Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten.
• Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.
• Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pelayanan dalam kegiatan pengujian/kalibrasi alat kesehatan oleh BPFK Jakarta yang diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES)/Pelanggan seperti Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan Satuan Kesehatan (SATKES) TNI/POLRI baik milik pemerintah maupun swasta, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pengujian/Kalibrasi

• Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)/Pelanggan mengirimkan surat permohonan uji kesesuaian/kalibrasi ke BPFK Jakarta;
• Setelah surat permohonan masuk ke Bagian Administrasi Umum BPFK Jakarta, lalu surat tersebut di teruskan kepada Seksi Pelayanan Teknis;
• Selanjutnya Seksi Pelayanan Teknis berkoordinasi dengan bagian laboratorium uji kesesuaian dan kalibrasi terkait dengan kesiapan alat kalibrator, SDM, dan jadwal uji;
• Lalu laboratorium menyerahkan jadwal dan kesiapan personil kepada Seksi Pelayanan Teknis.

1. Tahap Penawaran Pengujian/Kalibrasi

• Selanjutnya terhadap surat permohonan uji kesesuaian/kalibrasi, Kepala BPFK memerintahkan untuk membuat surat draft penawaran uji kesesuaian/kalibrasi;
• Setelah draft surat penawaran di buat, kemudian diserahkan kepada Seksi Pelayanan Teknis;
• Lalu draft surat penawaran tersebut diverifikasi oleh Seksi Pelayanan Teknis;
• Selanjutnya setelah di lakukan pengecekan dan diverifikasi draft surat penawaran tersebut dirubah menjadi surat penawaran dan dikirimkan oleh Bagian Tata Usaha kepada pelanggan;
• Setelah surat penawaran diterima oleh Fasyankes/Pelanggan, Pelanggan mengirimkan surat persetujuan pelayanan kepada BPFK Jakarta;
• Setelah surat persetujuan diterima oleh Bagian Tata Usaha BPFK Jakarta, lalu surat persetujuan tersebut diteruskan kepada Seksi Pelayanan Teknis untuk di verifikasi kembali.

1. Tahap Persetujuan

• Selanjutnya itu Seksi Pelayanan Teknis mengirimkan surat persetujuan tersebut kepada Bagian Laboratorium yang akan melakukan uji kesesuaian dan kalibrasi;
• Lalu laboratorium mengusulkan nama petugas yang akan melakukan uji kesesuaian dan kalibrasi kepada Seksi Pelayanan Teknis;
• Selanjutnya Seksi Pelayanan Teknis mengirimkan nama-nama petugas kepada Bagian Tata Usaha untuk diterbitkan surat tugas yang akan melaksanakan uji kesesuaian/kalibrasi dan kontrak pengujian.

1. Tahap Penerbitan Surat Tugas

• Bagian Tata Usaha membuat surat tugas dan diserahkan kepada kepala BPFK Jakarta untuk ditanda tangani;
• Setelah surat tugas terbit, maka surat tugas tersebut diserahkan kepada petugas yang akan melaksanakan uji kesesuaian dan kalibrasi;
• Berdasarkan surat tugas tersebut petugas meminta biaya pelaksanaan tugas kepada Seksi Pelayanan Teknis;
• Selanjutnya petugas pengujian/kalibrasi melaksanakan tugas untuk melakukan pengujian kalibrasi ke tempat Fasyankes/Pelanggan.

1. Tahap pembuatan laporan hasil uji

• Setelah petugas melakukan pengujian/kalibrasi, petugas membuat laporan hasil uji kesesuaian/kalibrasi dan dikirimkan kepada kepala labortatorium uji kesesuaian dan untuk pengujian kalibrasi diserahkan kepada Kepala Laboratorium Uji Kalibrasi;
• Selanjutnya laporan hasil uji kesesuaian dibuat petugas diselia oleh penyelia di laboratorium uji kesesuaian dan diselia penyelia di laboratorium pengujian/kalibrasi;
• Setelah laporan tersebut di selia oleh penyelia, maka laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Laboratorium Uji Kesesuaian dan Pengujian/Kalibrasi;
• Selanjutnya Kepala Laboratorium membuat rekapitulasi laporan hasil uji kesesuaian dan pengujian/kalibrasi kepada Seksi Pelayanan Teknis dalam bentuk berita acara.

1. Tahap Tagihan

• Selanjutnya Seksi Pelayanan Teknis membuat draft surat tagihan berdasarkan rekapitulasi laporan dari laboratorium dan diserahkan kepada Bagian Tata Usaha untuk membuat surat tagihan;
• Selanjutnya itu surat tagihan tersebut diserahkan kepada Kepala BPFK Jakarta untuk ditanda tangani dansetelah itu surat tagihan dikirimkan oleh Bagian Tata Usaha kepada Fasyankes/Pelanggan.

1. Tahap Pembayaran

• Selanjutnya Fasyankes/Pelanggan melakukan pembayaran kepada BPFK Jakarta melalui Bendahara Penerimaan, kemudian memberitahukan kepada Seksi Pelayanan Teknis.

1. Tahap Penerbitan Sertifikat

• Selanjutnya setelah Fasyankes/Pelanggan melakukan pembayaran, maka Seksi Pelayanan Teknis menerbitkan sertifikat hasil uji kesesuaian dan pengujian/kalibrasi yang kemudian disampaikan kepada Bagian Tata Usaha, lalu Bagian Tata Usaha mengirimkan sertifikat ke Fasyankes/pelanggan.

Bahwa secara singkat alur pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan oleh BPFK Jakarta, yaitu sebagai berikut :

• Berawal dari pihak BPFK Jakarta menerima surat permintaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dari Satuan Pelayanan Kesehatan baik Puskesmas, Klinik maupun Rumah Sakit;
• Selanjutnya pihak BPFK Jakarta memeberikan penawaran termasuk harga dan waktu pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan kepada satuan Pelayanan Kesehatan selaku Pemohon diberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memberikan jawaban atas penawaran yang ajukan oleh BPFK Jakarta;
• Apabila dalam waktu selama 2 (dua) minggu tidak ada jawaban, maka pemohon dianggap tidak setuju terhadap penawaran yang diajukan oleh BPFK tersebut, maka pelayanan pengujian/kalibrasi tidak dilaksanakan;
• Kemudian apabila pihak pemohon setuju dengan terhadap penawaran yang disampaikan oleh BPFK, selanjutnya Pemohon Layanan Pengeujian/Kalibrasi Alat Kesehatan memberikan surat balasan atas penawaran tesebut, maka pihak BPFK Jakarta menyampaikan ke bagian Pelayanan Teknis (YANTEK) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penawaran yang telah disepakati;
• Selanjutnya BPFK Jakarta menjadwalkan pelaksanaanya dan pihak BPFK akan menugaskan petugas pengujian/kalibarasi alat kesehatan ke alamat pemohon untuk melaksanakan pelayanan kalibrasi dan pengujian;
• Setelah petugas selesai melaksanakan pelayanan pengujian/kalibrasi, maka petugas pengujian/kalibrasi akan membuat laporan hasil pengujian/kalibrasi alat kesehatan;
• Kemudian dari laporan hasil pengujian/kalibrasi alat kesehatan, setelah itu dibuat sertifikat yang menyatakan alat layak atau tidak digunakan untuk fasilitas layanan kesehatan, dan sertifikat hasil pengujian/kalibrasi tersebut akan diberikan apabila Fasyankes, ketika Satuan Pelayanan Kesehatan melunasi pembayaran biaya pengujian dan biaya operasional petugas kalibrasi.

• Bahwa pada Tahun 2020 dan 2021 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarat melalui Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPF-PFK) Palembang telah melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan Satuan Kesehatan (SATKES) TNI/POLRI di wilayah Provinsi Sumatera Selatan baik milik pemerintah maupun swasta.
• Bahwa berdasarkan dokumen Rekapitulasi Biaya Operasional Petugas BPFK Jakarta Tahun 2020 s.d 2021, BPFK Jakarta memberikan layanan kalibrasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 112 (seratus dua belas) Fasyankes yaitu pada tahun 2020 sebanyak 63 (enam puluh tiga) Fasyankes di tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Fasyankes, yaitu sebagai berikut :

• Bahwa jumlah Fasyankes yang melakukan pengujian dan kalibrasi menggunakan jasa IN SITU BPFK dan UPF-PFK Palembang di wilayah Sumatera Selatan tahun 2020 yang awalnya terdapat sejumlah 64 (enam puluh empat) Fasyankes menjadi sejumlah 63 (enam puluh tiga) Fasyankes dikarenakan terdapat kekeliruan 1 (satu) Fasyankes a.n. MUSI MEDIKA CENDIKIA sebagaimana tercantum dalam surat tugas Nomor : YK.01.03/XLVIII.1/4774/2019 Tanggal  14 November 2019 yang pelaksanaan pengujian dan kalibrasinya terjadi pada tahun 2019 bukan pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 terdapat 4 (empat) Fasyankes yang pembayaran Biaya Operasional Petugas (BOP) kegiatan pelayanan pengujian/kalibrasi tidak melalui BPFK Jakarta dan UPF-PFK Palembang, namun diterima langsung oleh Petugas Pengujian/Kalibrasi yaitu UPTD Lab. Kesehatan Muara Enim, Klinik PT. Hindoli Palembang, Laboratorium Prodia Palembang (Basuki Rahmat) dan Laboratorium Prodia Palembang (Veteran).
• Bahwa atas perintah dari Terdakwa I dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA anak dari FX SOEMARDI telah dilakukan mark up dalam penentuan besaran Biaya Operasional Petugas Pengujian/Kalibrasi pada draft surat penawaran pengujian/kalibrasi yang ditujukan kepada Fasyankes yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat oleh saksi dr. BAYU AJI KELANA Bin ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPFK Jakarta Tahun 2020 dan saksi DESSY YULIANTI, ST BINTI MURNI HABIB selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPFK Jakarta Tahun 2021, dengan cara melakukan hal berikut :

• Menentukan tarif biaya operasional petugas dengan mengambil pada tarif batas maksimal semua uang harian, uang transportasi, dan uang penginapan padahal secara rill pengeluaran yang dikeluarkan