1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

 

2.Menyatakan “Surat Tergugat Nomor: 182/HRU-SS/PHK-INT/X/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum untuk ”dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”;

 

3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Tertunda atau Upah yang belum dibayarkan, sebesar = Rp. 41.895.518,- (Empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah); secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde);

 

4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Denda Keterlambatan Membayar Upah Tertunda atau Upah yang belum dibayarkan sebesar =  Rp.20.947.759,-   (Dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan  rupiah); secara tunai, sekaligus dan seketika; sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Denda Upah Tertunda atau Upah yang belum dibayarkan tersebut;

 

5.Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang PHK  / Nilai Hak PHK  berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar  Rp. 170.375.392,-  (Seratus  tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu  tiga ratus Sembilan puluh dua );  secara tunai, seketika dan sekaligus  sejak putusan perkara  berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde);

 

6.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Tuntutan Bunga Hukum (Moratoir) atas Keterlambatan  membayar Uang PHK / Nilai Hak PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar: 6% Pertahun  atau senilai Rp. 10.222.523,- (Sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) Pertahun; terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde) dan sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Uang PHK / Nilai Hak PHK tersebut;

 

7.Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa  Upah Proses atau  Upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar = Rp. 35.910.444,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); Per - 6 bulan, secara tunai, sekaligus dan seketika, terhitung dimulai dari gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde) sampai Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Upah Proses tersebut;

*hlm 22  dari  23  hlm  Perkara Gugatan PHK-PHI*

 

 

 

8.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Denda Keterlambatan Membayar Upah Proses atau Upah selama proses berlangsungnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar Rp. 299.253,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah); Perhari; secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gevijsde) dan sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Upah Proses tersebut;

 

9.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uitvoer bijvoorraad) maka memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat khususnya mengenai Pembayaran Upah Tertunda (upah yang belum dibayarkan)   dan   Denda Keterlambatan Membayar Upah Tertunda atau Upah yang belum dibayarkan DAN Upah Proses atau  Upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan total sebesar:  Rp. 98.753.721,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah); secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan di Pengadilan Hubungan Industrial; walaupun ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

        Atau:

 

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo at bono)”.