DALAM POKOK PERKARA 

 

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;------------------------------

 

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut Tidak Sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Procedural;-----------------------------------------------------------------------------------

 

3. Menyatakan Hubungan Kerja PKWT antara PENGGUGAT dengan Perusahaan TERGUGAT sah aktif sesuai dengan tanggal yang ditentukan sejak tanggal 06 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 06 Januari 2028; --------------------------

 

4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT;--------------------------------------------------------------------------------

 

5. Menghukum perusahaan TERGUGAT untuk membayar Uang Kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja kepada PENGGUGAT secara Tunai dan seketika dengan total seluruhnya sebesar Rp.11.238.799,- (Sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

 

PENGGUGAT atas nama DIKI SETIAWAN:

Hubungan kerja dengan TERGUGAT :

Jabatan : Logistik.

Menerima Upah : Rp.3.966.635,- / per bulan.

Status hubungan kerja : Diikat PKWT selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 06 Januari 2023 s.d berakhir di tanggal 06 Januari 2028.

di-PHK secara sepihak : pada tanggal 20 Oktober 2025.

 

Sehingga perhitungan Uang Kompensasi PKWT dari bulan Desember 2022 s.d bulan Oktober 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) bulan.

 

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

? Uang Kompensasi

34 bulan  x  Rp.3.966.635,- = Rp.11.238.799,-

     12

Terbilang= (Sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);--------------------

 

6. Menghukum perusahaan TERGUGAT untuk dapat membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus Uang Sisa Kontrak Kerja sesuai ketentuan Pasal 62 terhadap sisa kontrak yang masih berjalan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan dari bulan November 2025 s/d bulan Januari 2028 (2 tahun 3 bulan) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.107.099.145,- terbilang (Seratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian serta perhitungan Hak-hak Ganti Rugi Upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya diterima PENGGUGAT yaitu:

 

PENGGUGAT atas nama DIKI SETIAWAN:

Hubungan kerja dengan TERGUGAT :

Jabatan : Logistik.

Menerima Upah : Rp.3.966.635,- / per bulan.

Status hubungan kerja : Diikat PKWT selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 06 Januari 2023 s.d berakhir di tanggal 06 Januari 2028.

di-PHK secara sepihak : pada tanggal 20 Oktober 2025.

 

Sisa PKWT yang yang belum dilaksanakan dari bulan November 2025 s.d bulan Januari 2028 selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan atau sebanyak 27 (dua puluh tujuh bulan).

 

Sehingga terdapat sisa Kontrak Kerja yang belum di jalankan masih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bulan.

   

Rp.3.966.635,- X 27 (bulan) = Rp.107.099.145,- 

 

TOTAL Hak-hak Ganti Rugi Upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya diterima PENGGUGAT yaitu = Rp.107.099.145,-

Terbilang = (Seratus tujuh juta Sembilan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);---------------------

 

7. Menghukum perusahaan TERGUGAT untuk membayar Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama bekerja di perusahaan TERGUGAT atas berakhirnya hubungan kerja kepada PENGGUGAT secara Tunai dan seketika dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.586.654,- (Satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

 

PENGGUGAT atas nama DIKI SETIAWAN

 

Masa Kerja : 06 Januari 2023 s/d 20 Oktober 2025.

Upah/Gaji : Rp.3.966.635,-

 

Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur:

 

? Penggantian Hak Cuti: 

10/25 X Rp.3.966.635,- = Rp.1.586.654,-

Terbilang = (Satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

 

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

 

ATAU:

 

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.