DALAM POKOK PERKARA

 

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

 

3. Menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu/pekerja tetap (PKWTT);

 

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

 

5. Menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah putus secara sah;

 

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT pada posisi dan jabatan semula atau pada posisi yang setara tanpa mengurangi hak dan masa kerja PARA PENGGUGAT;

 

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah proses kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak masing-masing Penggugat di-PHK sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, atau setidak-tidaknya sejumlah yang dipandang patut dan adil oleh Majelis Hakim;

 

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah dan kekurangan upah lembur berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 057/4513/Nakertrans/2023 tanggal 30 November 2023 kepada:

- Penggugat I (Ike Pantikawa) — Kekurangan Upah Rp35.474.910 + Upah Lembur Rp6.655.459

- Penggugat IV (Winda Erika) — Kekurangan Upah Rp67.640.682 + Upah Lembur Rp12.493.487

- Penggugat VI (M. Akbari Burhanan) — Kekurangan Upah Rp25.233.295 + Upah Lembur Rp29.787.263

 

Sehingga total sebesar Rp177.285.096,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);

 

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah dan kekurangan upah lembur berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 057/4514/Nakertrans/2023 tanggal 30 November 2023 kepada:

- Penggugat II (Septimiani) — Kekurangan Upah Rp27.711.682 + Upah Lembur Rp14.397.382

- Penggugat III (Iim Mulyana) — Kekurangan Upah Rp38.862.846 + Upah Lembur Rp95.093.402

- Penggugat V (Nurdiansyah, S.Pd) — Kekurangan Upah Rp67.640.682 + Upah Lembur Rp78.076.242

Sehingga total sebesar Rp321.782.236,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

 

10. Menyatakan total kekurangan upah dan kekurangan upah lembur sebagaimana angka 8 dan angka 9 adalah sebesar Rp499.067.332,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

 

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau kompensasi cuti tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I (Ike Pantikawa) 

Masa Kerja 2 Tahun lebih, UMK Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar Rp.3.158.277, 

Uang pesangon 2 X 3 X Rp. 3.158.277,…………… = Rp. 18.949.662,-

Uang penghargaan masa kerja……………………... = Rp…

Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta Pengobatan dan perawatan) 15% X Rp. 18.949.662,…

= Rp. 2.842.449.3

Jumlah = Rp. 21.792.111,3 

Terbilang; (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah) 

 

- Penggugat II (Septimiani) 

Masa Kerja 2 Tahun 5 bulan, UMK Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar Rp.3.158.277,- 

Uang pesangon 2 X 3 X Rp. 3.158.277,……………… = Rp. 18.949.662,-

Uang penghargaan masa kerja………………………… = Rp…

Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta Pengobatan dan perawatan) 15% X Rp. 18.949.662,

= Rp. 2.842.449.3

Jumlah = Rp. 21.792.111,3 

Terbilang (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah) 

 

- Penggugat III (Lim Mulyana)

Masa Kerja 6 Tahun 3 bulan, UMK Kabupaten Muara Enim tahun 2020 sebesar Rp.3.158.277,- 

Uang pesangon 2 X 7X Rp. 3.158.277,………………… = Rp. 44.215.878,-

Uang penghargaan masa kerja1 X 2 X Rp. 3.158.277.

Jumlah = Rp. 6.316.554.

= Rp. 50.532.432,-

Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta Pengobatan dan perawatan) 15% X Rp.50.532.432,…

= Rp. 7.579.864.8

Jumlah = Rp. 58.112.296,-

Terbilang: (lima puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)

 

- Penggugat IV, (Winda Erika)

Masa Kerja 7 Tahun 3 bulan, UMK Kabupaten Muara Enim tahun 2021 sebesar Rp.3.263.447,- 

Uang pesangon 1 X 8X Rp. 3.263.447,-.……………… = Rp. 26.107.576,-

Uang penghargaan masa IX 3 X Rp. 3.263.447-……… = Rp. 9.790.341,-.

Kompensasi cuti tahunan terakhir :12/25 X Rp. 3.263.447, = Rp. 1.566.454.56

Jumlah = Rp. 37.464.371.56

Terbilang: (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) 

 

- Penggugat V (Nurdiansyah, Spd)

Masa Kerja 8 Tahun 7 bulan, UMK Kabupaten Muara Enim tahun 2021 sebesar Rp.3.263.447,- 

Uang pesangon 1 X 9 X Rp. 3.263.447,-.…… = Rp. 29.371.023,-

Uang penghargaan masa IX 3 X Rp. 3.263.447- = Rp. 9.790.341,-.

Kompensasi cuti tahunan terakhir :12/25 X Rp. 3.263.447 = Rp. 1.566.454.56

Jumlah = Rp. 40.727.818.56

Terbilang: (empat puluh juta tujuk ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

 

- Penggugat VI, (M. Akbari Burhanan)

Masa Kerja: 3 Tahun 1 Bulan.UMK Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 sebesar Rp.3.263.447.2

Uang pesangon 1 X 4 X Rp. 3.263.447,-.………… = Rp.13.053.788

Uang penghargaan masa IX 2 X Rp. 3.263.447- = Rp.6.526.894,-.

Kompensasi cuti tahunan terakhir :12/25 X Rp. 3.263.447, = Rp. 1.566.454.56

Jumlah = Rp. 21.147.136.56

Terbilang: (dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)

 

12. Menyatakan total hak akibat PHK sebagaimana angka 11 adalah sebesar Rp255.040.160,- (dua ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

 

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh jumlah sebagaimana angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 12 secara tunai, seketika, dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

 

14. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai melaksanakan perintah mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT sebagaimana petitum angka 6, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

 

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum, sepanjang mengenai hak-hak normatif yang telah nyata dan didukung bukti;

 

16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).