1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
3. Menyatakan tidak sah segala tindakan Termohon yang memposisikan atau memperlakukan Pemohon seolah-olah sebagai tersangka tanpa adanya penetapan tersangka yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan berupa Surat Penetapan Nomor : 126/Pid.B.SITA/2026/PN Pkb tertanggal 04 Maret 2026, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.  yang dilakukan oleh Termohon;
5. Menyatakan barang bukti hasil penyitaan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan (exclusionary rule);
6. Menyatakan bahwa tindakan Para Termohon bertentangan dengan ketentuan KUHAP NOMOR 20 TAHUN 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena dilakukan tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah dan tanpa pemeriksaan calon tersangka;
7. Menyatakan bahwa tindakan Para Termohon merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan tidak professional dan cendrung memihak terhadap pihak Pelapor;
8. Menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap Pemohon mengandung unsur kriminalisasi terhadap pemohon;
9. Memerintahkan Para Termohon untuk menghentikan seluruh proses penyidikan terhadap Pemohon;
10. Memerintahkan Para Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;

         11. Menghukum Para Termohon untuk tunduk dan melaksanakan putu