1. Menyatakan Hukum bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang beretikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

 

2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Perlawanan untuk seluruhnya atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 19 Juni 2025 No.73/Pid.Sus/2025/PN.Plg dari PELAWAN sepanjang mengenai Amar Putusan pada angka 5 No.129 sepanjang mengenai barang bukti berupa sebidang tanah bangunan dengan luas 2.066 M2 yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

 

 

 

-5-

 

3. Menyatakan Hukum bahwa Surat-surat Kepemilikan PELAWAN atas tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perumahan.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mata Merah.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairul.

Sertifikat Hak Milik No.8356 tanggal 19 Mei 2020 Surat Ukur No.5441/Sungai Selincah/2020 tanggal 05 Mei 2020 dan Akta Jual Beli No.145/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum. 

 

4. Menyatakan Hukum bahwa PELAWAN adalah Pemilik yang Sah atas tanah dan bangunan dengan luas 2.066 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera.

 

5. Menyatakan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juni 2025 No.73/Pid.Sus/2025/PN.Plg dalam Amar Putusan pada angka 5 No.129 sepanjang mengenai sebidang tanah dengan luas 2.066 M2 yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang dirampas untuk Negara adalah Batal Demi Hukum.

 

6. Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengembalikan Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan kepada PELAWAN dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.

 

7. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

 

8. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.